Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
record_id
string
term_id
string
term
string
slug
string
letter
string
definition_index
int64
definition
string
references
list
source_url
string
page_updated_at
string
retrieved_at
timestamp[s]
source
string
a/adat#1
a/adat
Adat
adat
a
1
aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021", "topic": "Daerah Khusus & Istimewa", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60f7c4c4586a9/undang-undang-nomor-2-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acce...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/adat
1661776146741
2026-08-30T04:19:54
Hukumonline Kamus
a/adat#2
a/adat
Adat
adat
a
2
kebiasaan yang diakui, dipatuhi
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021", "topic": "Daerah Khusus & Istimewa", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60f7c4c4586a9/undang-undang-nomor-2-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acce...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/adat
1661776146741
2026-08-30T04:19:54
Hukumonline Kamus
a/adat#3
a/adat
Adat
adat
a
3
kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021", "topic": "Daerah Khusus & Istimewa", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60f7c4c4586a9/undang-undang-nomor-2-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acce...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/adat
1661776146741
2026-08-30T04:19:54
Hukumonline Kamus
a/administrasi-hukum-umum-online#1
a/administrasi-hukum-umum-online
Administrasi Hukum Umum Online
administrasi-hukum-umum-online
a
1
sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
[ { "display_name": "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019", "topic": "Informasi & Dokumen Perusahaan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d1ec1baa1e14/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-15-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/administrasi-hukum-umum-online
1661776146741
2026-08-30T04:19:57
Hukumonline Kamus
a/administrasi-kependudukan#1
a/administrasi-kependudukan
Administrasi Kependudukan
administrasi-kependudukan
a
1
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006", "topic": "Pelayanan Kependudukan & Kesejahteraan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/administrasi-kependudukan
1650022113144
2026-08-30T04:20:00
Hukumonline Kamus
a/administrasi-pemerintahan#1
a/administrasi-pemerintahan
Administrasi Pemerintahan
administrasi-pemerintahan
a
1
tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", "topic": "Administrasi Negara", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/administrasi-pemerintahan
1661776146741
2026-08-30T04:20:03
Hukumonline Kamus
a/advokat#1
a/advokat
Advokat
advokat
a
1
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/advokat
1661776146741
2026-08-30T04:20:06
Hukumonline Kamus
a/advokat#2
a/advokat
Advokat
advokat
a
2
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/advokat
1661776146741
2026-08-30T04:20:06
Hukumonline Kamus
a/advokat-asing#1
a/advokat-asing
Advokat Asing
advokat-asing
a
1
advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003", "topic": "Konsultan Hukum", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/advokat-asing
1661776146741
2026-08-30T04:20:10
Hukumonline Kamus
a/afiliasi#1
a/afiliasi
Afiliasi
afiliasi
a
1
hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dan mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014", "topic": "Asuransi & Reasuransi", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acces...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/afiliasi
1661776146741
2026-08-30T04:20:13
Hukumonline Kamus
a/afiliasi#2
a/afiliasi
Afiliasi
afiliasi
a
2
badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014", "topic": "Asuransi & Reasuransi", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acces...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/afiliasi
1661776146741
2026-08-30T04:20:13
Hukumonline Kamus
a/agen#1
a/agen
Agen
agen
a
1
Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021", "topic": "Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/agen
1661776146741
2026-08-30T04:20:16
Hukumonline Kamus
a/agen#2
a/agen
Agen
agen
a
2
Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021", "topic": "Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/agen
1661776146741
2026-08-30T04:20:16
Hukumonline Kamus
a/agen#3
a/agen
Agen
agen
a
3
perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021", "topic": "Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/agen
1661776146741
2026-08-30T04:20:16
Hukumonline Kamus
a/agen-asuransi#1
a/agen-asuransi
Agen Asuransi
agen-asuransi
a
1
orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014", "topic": "Asuransi & Reasuransi", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acces...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/agen-asuransi
1661776146741
2026-08-30T04:20:19
Hukumonline Kamus
a/agen-penjualan-tenaga-listrik#1
a/agen-penjualan-tenaga-listrik
Agen Penjualan Tenaga Listrik
agen-penjualan-tenaga-listrik
a
1
penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002", "topic": "Ketenagalistrikan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/439/undangundang-nomor-20-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/agen-penjualan-tenaga-listrik
1661776146741
2026-08-30T04:20:22
Hukumonline Kamus
a/agen-umum#1
a/agen-umum
Agen Umum
agen-umum
a
1
perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008", "topic": "Pelayaran, Kapal Perikanan & Alat Penangkap Ikan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27983/undangundang-nomor-17-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/agen-umum
1661776146741
2026-08-30T04:20:25
Hukumonline Kamus
a/agunan#1
a/agunan
Agunan
agunan
a
1
harta kekayaan Debitur atau pihak lain yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018", "topic": "Permodalan Bank", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b30cfff2652b/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/agunan
1661776146741
2026-08-30T04:20:28
Hukumonline Kamus
a/ahli-waris#1
a/ahli-waris
Ahli waris
ahli-waris
a
1
orang yang berhak mewarisi hak-hak veteran.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014", "topic": "Pensiunan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54223d529b43e/peraturan-pemerintah-nomor-67-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acc...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/ahli-waris
1650022113144
2026-08-30T04:20:31
Hukumonline Kamus
a/ajudikasi#1
a/ajudikasi
Ajudikasi
ajudikasi
a
1
proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009", "topic": "Administrasi Negara", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/undangundang-nomor-25-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_s...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/ajudikasi
1661776146741
2026-08-30T04:20:34
Hukumonline Kamus
a/akad#1
a/akad
Akad
akad
a
1
kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008", "topic": "Perbankan Syariah", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akad
1650022113144
2026-08-30T04:20:38
Hukumonline Kamus
a/akad#2
a/akad
Akad
akad
a
2
perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008", "topic": "Perbankan Syariah", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akad
1650022113144
2026-08-30T04:20:38
Hukumonline Kamus
a/akreditasi#1
a/akreditasi
Akreditasi
akreditasi
a
1
kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003", "topic": "Pendidikan & Kebudayaan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/undangundang-nomor-20-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status"...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akreditasi
1661776146741
2026-08-30T04:20:41
Hukumonline Kamus
a/akreditasi-rumah-sakit#1
a/akreditasi-rumah-sakit
Akreditasi Rumah Sakit
akreditasi-rumah-sakit
a
1
pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021", "topic": "Pelayanan Kesehatan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60324187f003a/peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akreditasi-rumah-sakit
1661776146741
2026-08-30T04:20:44
Hukumonline Kamus
a/aksesibilitas#1
a/aksesibilitas
Aksesibilitas
aksesibilitas
a
1
kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019", "topic": "Pelayanan Kependudukan & Kesejahteraan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d5a779619ded/peraturan-pemerintah-nomor-52-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "da...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/aksesibilitas
1650022113144
2026-08-30T04:20:47
Hukumonline Kamus
a/aksesibilitas#2
a/aksesibilitas
Aksesibilitas
aksesibilitas
a
2
kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019", "topic": "Pelayanan Kependudukan & Kesejahteraan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d5a779619ded/peraturan-pemerintah-nomor-52-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "da...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/aksesibilitas
1650022113144
2026-08-30T04:20:47
Hukumonline Kamus
a/aksesibilitas#3
a/aksesibilitas
Aksesibilitas
aksesibilitas
a
3
kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019", "topic": "Pelayanan Kependudukan & Kesejahteraan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d5a779619ded/peraturan-pemerintah-nomor-52-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "da...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/aksesibilitas
1650022113144
2026-08-30T04:20:47
Hukumonline Kamus
a/akta-notaris#1
a/akta-notaris
Akta Notaris
akta-notaris
a
1
akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", "topic": "Profesi Notaris", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/undang-undang-nomor-2-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akta-notaris
1661776146741
2026-08-30T04:20:50
Hukumonline Kamus
a/akta-notaris#2
a/akta-notaris
Akta Notaris
akta-notaris
a
2
akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", "topic": "Profesi Notaris", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/undang-undang-nomor-2-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akta-notaris
1661776146741
2026-08-30T04:20:50
Hukumonline Kamus
a/akuntan-publik#1
a/akuntan-publik
Akuntan Publik
akuntan-publik
a
1
seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015", "topic": null, "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5534a7cf89ab6/peraturan-pemerintah-nomor-20-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_sta...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akuntan-publik
1650022113144
2026-08-30T04:20:53
Hukumonline Kamus
a/akuntan-publik#2
a/akuntan-publik
Akuntan Publik
akuntan-publik
a
2
akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015", "topic": null, "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5534a7cf89ab6/peraturan-pemerintah-nomor-20-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_sta...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akuntan-publik
1650022113144
2026-08-30T04:20:53
Hukumonline Kamus
a/akuntan-publik-asing#1
a/akuntan-publik-asing
Akuntan Publik Asing
akuntan-publik-asing
a
1
warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011", "topic": "Akuntan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e39bf2eb5/undangundang-nomor-5-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/akuntan-publik-asing
1661776146741
2026-08-30T04:20:56
Hukumonline Kamus
a/alat-angkut#1
a/alat-angkut
Alat Angkut
alat-angkut
a
1
kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013", "topic": "Keimigrasian", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt518a19697ab23/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alat-angkut
1661776146741
2026-08-30T04:20:59
Hukumonline Kamus
a/alat-kesehatan#1
a/alat-kesehatan
Alat Kesehatan
alat-kesehatan
a
1
instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
[ { "display_name": "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018", "topic": "Informasi Kesehatan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b17a0458e7e7/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-10-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_ef...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alat-kesehatan
1661776146741
2026-08-30T04:21:02
Hukumonline Kamus
a/alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas#1
a/alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas
a
1
perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021", "topic": "Penyelenggaraan Transportasi", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60321b36dab27/peraturan-pemerintah-nomor-30-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effecti...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas
1661776146741
2026-08-30T04:21:06
Hukumonline Kamus
a/alat-peralatan-pertahanan-dan-keamanan#1
a/alat-peralatan-pertahanan-dan-keamanan
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
alat-peralatan-pertahanan-dan-keamanan
a
1
segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015", "topic": "Peningkatan Daya Saing & Produksi Dalam Negeri", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b99860d78a3/peraturan-pemerintah-nomor-141-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": nul...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alat-peralatan-pertahanan-dan-keamanan
1650022113144
2026-08-30T04:21:09
Hukumonline Kamus
a/alih-fungsi-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan#1
a/alih-fungsi-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
alih-fungsi-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan
a
1
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011", "topic": "Pertanian Primer", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d46795fea065/peraturan-pemerintah-nomor-1-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alih-fungsi-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan
1650022113144
2026-08-30T04:21:12
Hukumonline Kamus
a/alih-teknologi#1
a/alih-teknologi
Alih Teknologi
alih-teknologi
a
1
pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002", "topic": "Penyelenggaraan & Pengelolaan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17451/undangundang-nomor-18-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_s...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alih-teknologi
1661776146741
2026-08-30T04:21:15
Hukumonline Kamus
a/alokasi-dana-desa#1
a/alokasi-dana-desa
Alokasi Dana Desa
alokasi-dana-desa
a
1
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014", "topic": "Perangkat Daerah", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7ff51a08a7/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alokasi-dana-desa
1661776146741
2026-08-30T04:21:18
Hukumonline Kamus
a/alpalhankam#1
a/alpalhankam
Alpalhankam
alpalhankam
a
1
segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015", "topic": "Peningkatan Daya Saing & Produksi Dalam Negeri", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b99860d78a3/peraturan-pemerintah-nomor-141-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": nul...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/alpalhankam
1650022113144
2026-08-30T04:21:21
Hukumonline Kamus
a/amdal#1
a/amdal
Amdal
amdal
a
1
kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
[ { "display_name": "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019", "topic": "Pengelolaan Limbah & Sampah", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dfaea7cddfc9/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p75-menlhk...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/amdal
1661776146741
2026-08-30T04:21:24
Hukumonline Kamus
a/amdal#2
a/amdal
Amdal
amdal
a
2
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
[ { "display_name": "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019", "topic": "Pengelolaan Limbah & Sampah", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dfaea7cddfc9/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p75-menlhk...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/amdal
1661776146741
2026-08-30T04:21:24
Hukumonline Kamus
a/amdal#3
a/amdal
Amdal
amdal
a
3
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
[ { "display_name": "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019", "topic": "Pengelolaan Limbah & Sampah", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dfaea7cddfc9/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p75-menlhk...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/amdal
1661776146741
2026-08-30T04:21:24
Hukumonline Kamus
a/amnesti#1
a/amnesti
Amnesti
amnesti
a
1
pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004", "topic": "Konstitusi, HAM & Tata Negara", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19807/undangundang-nomor-27-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_s...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/amnesti
1661776146741
2026-08-30T04:21:27
Hukumonline Kamus
a/anak#1
a/anak
Anak
anak
a
1
anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015", "topic": "Jaminan Dana Pensiun", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b63ef91786/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": nul...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak
1661776146741
2026-08-30T04:21:30
Hukumonline Kamus
a/anak-angkat#1
a/anak-angkat
Anak angkat
anak-angkat
a
1
anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27072/peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": nu...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-angkat
1661776146741
2026-08-30T04:21:34
Hukumonline Kamus
a/anak-angkat#2
a/anak-angkat
Anak angkat
anak-angkat
a
2
Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27072/peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": nu...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-angkat
1661776146741
2026-08-30T04:21:34
Hukumonline Kamus
a/anak-asuh#1
a/anak-asuh
Anak asuh
anak-asuh
a
1
Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-asuh
1661776146741
2026-08-30T04:21:37
Hukumonline Kamus
a/anak-korban#1
a/anak-korban
Anak Korban
anak-korban
a
1
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55e98ba1b1fc6/peraturan-pemerintah-nomor-65-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_s...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-korban
1650022113144
2026-08-30T04:21:40
Hukumonline Kamus
a/anak-penyandang-disabilitas#1
a/anak-penyandang-disabilitas
Anak Penyandang Disabilitas
anak-penyandang-disabilitas
a
1
Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-penyandang-disabilitas
1661776146741
2026-08-30T04:21:43
Hukumonline Kamus
a/anak-perusahaan-bumn#1
a/anak-perusahaan-bumn
Anak Perusahaan BUMN
anak-perusahaan-bumn
a
1
perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%.
[ { "display_name": "Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019", "topic": "Pengadaan Barang/Jasa", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e0ebdbb21ec4/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-08-mbu-12-2019-tahun-2019?utm_source=w...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-perusahaan-bumn
1661776146741
2026-08-30T04:21:46
Hukumonline Kamus
a/anak-saksi#1
a/anak-saksi
Anak Saksi
anak-saksi
a
1
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55e98ba1b1fc6/peraturan-pemerintah-nomor-65-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_s...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-saksi
1650022113144
2026-08-30T04:21:49
Hukumonline Kamus
a/anak-terlantar#1
a/anak-terlantar
Anak terlantar
anak-terlantar
a
1
anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", "topic": "Hak Asasi Manusia", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-terlantar
1650022113144
2026-08-30T04:21:52
Hukumonline Kamus
a/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum#1
a/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
anak-yang-berhadapan-dengan-hukum
a
1
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_status": null, ...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum
1661776146741
2026-08-30T04:21:55
Hukumonline Kamus
a/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum#1
a/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum
Anak yang Berkonflik dengan Hukum
anak-yang-berkonflik-dengan-hukum
a
1
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015", "topic": "Anak", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55e98ba1b1fc6/peraturan-pemerintah-nomor-65-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_s...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum
1650022113144
2026-08-30T04:21:58
Hukumonline Kamus
a/analisis-dampak-lalu-lintas#1
a/analisis-dampak-lalu-lintas
Analisis dampak lalu lintas
analisis-dampak-lalu-lintas
a
1
serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
[ { "display_name": "Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011", "topic": "Transportasi Darat", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e0d7f99f21e6/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null,...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/analisis-dampak-lalu-lintas
1661776146741
2026-08-30T04:22:02
Hukumonline Kamus
a/analisis-mengenai-dampak-lingkungan#1
a/analisis-mengenai-dampak-lingkungan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
analisis-mengenai-dampak-lingkungan
a
1
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009", "topic": "Pengusahaan Mineral & Batubara", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "access_st...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/analisis-mengenai-dampak-lingkungan
1650022113144
2026-08-30T04:22:05
Hukumonline Kamus
a/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup#1
a/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup
a
1
kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
[ { "display_name": "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018", "topic": "Amdal", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b63c898302c4/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p24-menlhk-setjen-kum1-7-2018-tah...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup
1661776146741
2026-08-30T04:22:08
Hukumonline Kamus
a/ancaman#1
a/ancaman
Ancaman
ancaman
a
1
setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
[ { "display_name": "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019", "topic": "Pertahanan dan Keamanan", "reference_url": "https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dc92a76dc796/undang-undang-nomor-23-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=kamus", "date_enacted": null, "date_effective": null, "acc...
https://www.hukumonline.com/kamus/a/ancaman
1650022113144
2026-08-30T04:22:11
Hukumonline Kamus
End of preview. Expand in Data Studio

Collected PDF archive, 2015โ€“2026 โ€” 2026-10-09

peraturan_go_id_2015_2026/ contains the expanded official-source collection, including its local PDF archive, metadata, collection audits, logs and existing extraction outputs. All 24,515 targets were attempted; 24,510 regulation rows and 24,180 document manifest rows were collected. Retry recovered no additional failed resources. The 1,376 failed downloads and 5 failed detail pages remain in the failure audit. The PDF directory can also contain older cached files not in the current manifest; archive_manifest.json lists every archived file and its SHA-256.

The previous 2021โ€“2026 extraction and OCR outputs are retained for recovery. Text extraction has not been rerun for the expanded 2015โ€“2026 collection. Existing raw passage identity issues are still present. The older raw configs remain available unchanged. This archive is source material, not a validated contract benchmark or a consolidated statement of current law.

PDF source URLs are in document metadata. Publication grants no additional license to third-party source content.

Collected PDF archive, 2015โ€“2026 โ€” 2026-10-09

peraturan_go_id_2015_2026/ contains the expanded official-source collection, including its local PDF archive, metadata, collection audits, logs and existing extraction outputs. All 24,515 targets were attempted; 24,510 regulation rows and 24,180 document manifest rows were collected. Retry recovered no additional failed resources. The 1,376 failed downloads and 5 failed detail pages remain in the failure audit. The PDF directory can also contain older cached files not in the current manifest; archive_manifest.json lists every archived file and its SHA-256.

The previous 2021โ€“2026 extraction and OCR outputs are retained for recovery. Text extraction has not been rerun for the expanded 2015โ€“2026 collection. Existing raw passage identity issues are still present. The older raw configs remain available unchanged. This archive is source material, not a validated contract benchmark or a consolidated statement of current law.

PDF source URLs are in document metadata. Publication grants no additional license to third-party source content.

Public snapshot โ€” 2026-10-07

This release updates the existing morpknight/id-legal-data repository with the latest local dictionary views and the September 28, 2026 regulation extraction snapshot. Publication date is not a claim that source law has been refreshed to that date. Existing configuration names are preserved. No local PDF cache, credentials, HTML browser captures, model weights, or project planning material is included.

View Rows / status
Combined definitions 8,391 rows; 8,272 exact-content deduplicated rows
Dictionary term groups 6,537
Official dictionary 2,982 groups; 2,589 selected primary definitions; 393 require review
Official primary evidence 1,666 machine exact; 923 OCR tolerant, unreviewed
Existing full-run passages 66,948
Raw 2021โ€“2026 regulation manifest 5,745 rows
Raw 2021โ€“2026 document manifest 5,754 rows
Raw 2021โ€“2026 passages 525,791 rows; 516,207 unique passage IDs
Separate OCR output 428 page rows; not merged into passages

Known gaps in the new raw collection

The raw_*_2021_2026 configs are uncurated processing outputs. There are 9,584 additional passage rows with repeated IDs, including 9,583 rows whose text differs from the first occurrence. 3,551 passage reference IDs are absent from the exported regulation manifest. Passage document_id values use a different format from the document manifest. Do not use these fields as validated join keys until repaired. Do not deduplicate by passage ID alone: that would discard different text.

The extraction report counts 9,427 processed PDFs, while 9,428 PDF files are present locally. The earlier collection report lists 9,340 target regulations; it is not the count of the exported manifest. OCR reports 271 flagged files, 95 successes and 176 failures. The successful OCR page texts are provided separately and remain unreviewed. Historical reports are retained without silently replacing their processing counts. See peraturan_go_id_2021_2026/audit/public_release_quality.json for counts measured from the actual exported files.

The dictionary snapshot has 56 Hukumonline term URLs not covered by successful definition output; the Paralegal manifest is fully covered. Machine evidence tiers and deterministic QA/retrieval examples are not expert legal validation. This release contains no annotated contract-review benchmark or contract playbook.

Loading the new collection

from datasets import load_dataset

dictionary = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "dictionary_official_primary", split="train")
passages = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "raw_passages_2021_2026", split="train", streaming=True)
ocr_pages = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "raw_ocr_pages_2021_2026", split="train")

The train label on raw configs is a storage convention, not a reviewed training/evaluation split. All source rights remain with their respective owners; public access does not grant a new open data license. Original source URLs are retained. Consult the source-and-rights section below.


Hukumonline Kamus

An Indonesian-language legal dictionary corpus extracted from the public Hukumonline Kamus and Paralegal.id pages. The primary Hukumonline dataset uses one row per definition so that individual definitions can be indexed, searched, or used as retrieval documents without first unpacking a list of definitions.

Snapshot status

  • Status: incomplete
  • Definition rows: 3144
  • Manifest term pages: 2461
  • Covered term pages: 2405
  • Missing term pages: 56
  • Failure report rows: 56
  • Generated at: 2026-08-30T10:36:57+00:00

This snapshot is incomplete: 56 manifest term pages were not available when the crawl was run.

The train split is a single corpus split for Hugging Face loading convenience. It is not a train/validation/test benchmark split.

Files

  • data/train.jsonl: primary definition-level dataset.
  • audit/manifest.jsonl: all discovered term URLs and discovery metadata.
  • audit/failures.jsonl: term pages that failed during the crawl.
  • audit/coverage.json: generated coverage and validation summary.
  • audit/official_reference_mapping.jsonl: one cached mapping result per unique reference name, including candidates and match status.
  • audit/official_reference_coverage.json: mapping coverage and status summary.
  • data/train_hukumonline.jsonl: backup of the definition-level data before official-reference enrichment.
  • source/: exact input snapshots used to build this bundle.
  • prepare_hf_dataset.py: reproducible bundle preparation script.
  • map_official_references.py: resumable, rate-limited mapper to peraturan.go.id.
  • data/definitions.jsonl: normalized definition-level view.
  • data/references.jsonl: flat reference-occurrence view.
  • data/regulations.jsonl: deduplicated official regulation nodes.
  • data/regulation_relations.jsonl: conservative official relation edges.
  • audit/official_regulation_details.jsonl: resumable detail/relation cache.
  • audit/enrichment_coverage.json: enrichment integrity summary.
  • build_dataset_views.py: reproducible view and relation builder.
  • build_combined_dataset.py: source-preserving merge and overlap builder.
  • build_judicial_review_enrichment.py: resumable BPK/MK Uji Materi overlay for all UU nodes.
  • build_dictionary_serving_views.py: reproducible primary/alternative dictionary serving views.
  • data/paralegal_definitions.jsonl: one definition-level row per scraped Paralegal.id term page.
  • data/paralegal_references.jsonl: flat Paralegal.id reference occurrences.
  • data/combined_definitions.jsonl: all Hukumonline and Paralegal.id rows, retaining source provenance.
  • data/combined_definitions_deduplicated.jsonl: exact-content view with all merged origins retained in source_records and source_urls.
  • data/combined_references.jsonl: combined reference-occurrence view.
  • data/combined_regulations.jsonl: combined official regulation nodes.
  • data/combined_regulation_relations.jsonl: combined conservative relation graph.
  • data/term_overlaps.jsonl: normalized-term overlap groups; overlap does not assert that definitions have identical legal meaning.
  • audit/combined_reference_mapping.jsonl: resumable mapping cache for all unique references from both sources.
  • audit/combined_official_regulation_details.jsonl: resumable official detail/relation cache for the combined build.
  • audit/combined_coverage.json: combined counts, mapping status, source coverage, and integrity checks.
  • stage_4_6_full/data/: full-run document, passage, source-link, annotation, and evaluation views.
  • stage_4_6_full/audit/: attachment, download, extraction, and coverage audits for the full run.
  • stage_4_6_full/build_stage_4_6_full.py: serial, resumable full-run builder. The local stage_4_6_full/documents/ PDF cache is working material and is excluded from Hub uploads.

The Hub configurations load the base views, the six full-run stage 4โ€“6 views, the source-preserving Paralegal/combined views, and the application-facing dictionary views listed below. Audit files are retained for reproducibility and are not intended to become dataset rows.

Official reference mapping

Reference names were mapped to the official Indonesian regulation database at peraturan.go.id using the global search page and regulation detail pages. Multiple search results were resolved only when one candidate's detail metadata exactly matched the requested type, number, and year. No PDF files were downloaded by this mapping stage; PDF acquisition for the separate full stage 4โ€“6 run is documented below.

  • Mapping status: complete
  • Unique reference names: 643
  • Unique names processed: 643
  • Unique names with an official match: 625
  • Reference entries with an official match: 5276
  • Status counts by unique name: matched: 616, matched_without_document: 9, not_found: 18

Each reference keeps the original Hukumonline reference_url and adds hukumonline_reference_url, official_detail_url, official_document_url, official_search_url, and official_match_status. Ambiguous or unresolved names are retained with their status rather than being assigned a guessed regulation.

Normalized and relation views

The enrichment views preserve the original definition-level dataset while adding stable reference identities and a conservative official regulation graph. PDF acquisition and passage extraction are kept in the separate full stage 4โ€“6 views below.

  • Definition rows: 3144
  • Reference occurrences: 5379
  • Regulation nodes: 767
  • Directly referenced regulation nodes: 625
  • Discovered one-hop nodes: 142
  • Relation edges: 203 (amends: 120, repeals: 83)
  • Detail pages cached successfully: 625/625

data/references.jsonl is one row per reference occurrence and links back to record_id, term_id, and reference_id. data/regulations.jsonl is deduplicated by official detail URL. data/regulation_relations.jsonl stores directed amends and repeals edges with inverse relation types and source evidence. Discovered nodes are one-hop only and are marked with is_directly_referenced: false.

Full enrichment stages 4โ€“6

The full run covers all 625 regulations that are directly referenced by the dataset. It discovered 940 official PDF attachments for 616 of them; the remaining 9 direct regulations had no official document URL in the mapping snapshot and remain visible in the audit. All 940 downloads and Poppler text extractions succeeded.

  • stage_4_6_full/data/regulation_documents.jsonl: one row per PDF attachment, with role, page count, SHA-256, URL, and extraction metadata.
  • stage_4_6_full/data/regulation_passages.jsonl: 66,948 rule-based legal passages with document-scoped IDs and PDF page spans.
  • stage_4_6_full/data/definition_passage_links.jsonl: 3,459 normalized exact links from Hukumonline definitions to official passages.
  • stage_4_6_full/data/linguistic_annotations.jsonl: 3,144 deterministic annotation rows; these are candidates, not legal or linguistic ground truth.
  • stage_4_6_full/data/retrieval_eval.jsonl: 1,079 retrieval candidates.
  • stage_4_6_full/data/qa_eval.jsonl: 1,079 grounded-answer candidates.
  • stage_4_6_full/examples/end_to_end_samples.jsonl: 597 joined examples.
  • stage_4_6_full/audit/coverage.json: counts, gaps, OCR flags, and integrity checks.

The run processed pages serially with a resumable cache. 28 PDFs (about 1,277 pages) are flagged as likely requiring OCR; they were not silently OCRed because this environment does not have a suitable Indonesian OCR model. The local PDF cache is not uploaded to Hugging Face; only the derived JSONL views and audit metadata are included in this public dataset repository.

Combined Hukumonlineโ€“Paralegal views

The combined views preserve source provenance. Records are not collapsed only because their terms match. Exact definition duplicates are available through combined_deduplicated; the source-preserving view remains available through combined.

  • Combined definition rows: 8391
  • Exact-content deduplicated rows: 8272
  • Shared normalized term groups: 1108
  • Combined reference occurrences: 10618
  • Paralegal definition rows: 5247
  • Unique reference names: 1514
  • Mapping status by unique name: matched: 1355, matched_without_document: 16, not_found: 143
  • Mapping status by occurrence: matched: 9875, matched_without_document: 138, not_found: 605
  • Official regulation nodes: 1591
  • Official relation edges: 315 (amends: 194, repeals: 121)
  • Names requiring retry/ambiguity resolution: 0

canonical_term_id groups exact normalized term spellings across sources; it does not claim that two definitions have identical legal meaning. source_records and source_urls in the deduplicated view retain every original occurrence that was merged. The original Hukumonline default, definitions, references, regulations, and regulation_relations configs remain unchanged. not_found names remain explicit and receive only deterministic unresolved: IDs; they do not receive fabricated official URLs.

Application-facing dictionary serving views

build_dictionary_serving_views.py builds a deterministic serving layer from the complete combined source-preserving corpus. It separates a term group from its individual definitions and from the references that merely appear on the source page. This prevents a page-level Hukumonline citation from being displayed as the authority for every definition on that page.

  • Definition rows: 8391 in data/dictionary_definitions.jsonl
  • Canonical term groups: 6537 in data/dictionary_terms.jsonl
  • Primary projection rows: 6537 in data/dictionary_primary.jsonl
  • Selected primary terms: 5416
  • Terms requiring review because of ambiguity: 179
  • Terms without an attributable in-force candidate: 942
  • Alternative definition rows: 2975
  • Source reference occurrences: 10618
  • Reference edges: 10681 (one occurrence may have more than one passage edge)
  • Official passage-evidence edges: 5242
  • OCR-tolerant local evidence edges: 1667

The recommended lookup path is dictionary_primary for one default result per normalized term. A client may load dictionary_alternatives only when it wants to show historical, source-specific, or legally scoped alternatives. dictionary_definitions remains the complete audit-friendly definition view.

Primary selection is deterministic and offline. It requires an attributable in-force official reference, prefers an explicit definition citation or official passage evidence, and refuses to silently choose when multiple definitions have materially different evidence or scope. Regulation year is never used as the sole selector. Unresolved references retain a deterministic unresolved: ID and never receive a fabricated official URL.

Reference edge types are explicit:

  • official_evidence: the definition text was linked to a local official regulation passage; OCR-tolerant links are marked machine_ocr_tolerant_unreviewed.
  • explicit_definition_source: the source page explicitly names a matched regulation, but no local passage link exists yet.
  • source_page_single_reference: a Hukumonline page has one matched reference, retained as a weaker attribution.
  • page_related_reference: the reference appears on a multi-reference page but is not proven to define this particular row.
  • unresolved_reference: the source name was not mapped to an official node.

For example, Data Pribadi has one selected primary definition from Paralegal.id attributed to peraturan.go.id:uu-no-27-tahun-2022. The three Hukumonline rows remain in the definition and alternative views, with the PP 71/2019 evidence kept separate from UU 27/2022 page-related references. The audit regression check data_pribadi_primary_is_uu27 must remain true.

The builder performs no network requests and rewrites each output atomically. Its coverage and integrity result is in audit/dictionary_serving_coverage.json; non-selected groups are listed in audit/dictionary_selection_review.jsonl.

Constitutional-review overlay for UU nodes

The judicial-review stage adds an auditable overlay for all 342 UU regulation nodes currently present in the combined dataset. It uses the BPK detail page's UJI MATERI card to discover indexed MK decisions and extract only explicit invalidity or conditional-interpretation wording. It does not rewrite the base regulation text and does not infer related_to or other semantic relations.

  • Processing status: complete
  • Targets processed: 342/342
  • Statuses: found: 102, no_uji_materi: 240
  • Judicial-review rows: 191 across 102 UU nodes
  • Provision-effect rows: 229 (conditional_interpretation: 148, struck_down: 81)
  • UU nodes with at least one extracted binding effect: 100

The output files are data/combined_regulations_enriched.jsonl (one enriched node per UU), data/combined_judicial_review_summary.jsonl (one coverage row per UU), data/combined_judicial_reviews.jsonl (one row per UUโ€“MK case), and data/combined_provision_effects.jsonl (one row per extracted provision effect). audit/combined_judicial_review_cache.jsonl is rewritten atomically after each target so the run can resume. audit/combined_judicial_review_coverage.json records gaps and integrity checks.

The official_source_url points to the official MK case-search page; decision_document_mirror_url preserves BPK's linked document mirror. PDF verification is intentionally a separate step, and application_status=overlay_only prevents accidental mutation of the base law text.

Official-first dictionary projection

build_official_dictionary_views.py creates the application-facing projection. Hukumonline and Paralegal.id remain available in the source-preserving and audit views, but their names and URLs are deliberately absent from these public application rows. A displayed definition must have a passage-backed official regulation reference.

  • Official term groups: 2982
  • Primary rows: 2982
  • Terms with a safe primary: 2589
  • Official contextual alternatives: 1093
  • Terms requiring review: 393
  • Primary rows actionable for Suggestion: 1666

The primary selector uses official evidence, applicability status, normative level, recency within the same level, and evidence tier. It never uses the discovery website as a ranking signal. OCR-tolerant evidence can be displayed as context but is not actionable until exact or human verification exists. Page-related and unresolved source-page references are kept only in internal audit views.

Application export should use dictionary-official in Scripts/export_amt_legal_corpus.py. The public files are:

  • data/dictionary_official_terms.jsonl
  • data/dictionary_official_primary.jsonl
  • data/dictionary_official_alternatives.jsonl
  • audit/dictionary_official_coverage.json
  • audit/dictionary_official_review.jsonl

Loading

Load the local data file with ๐Ÿค— Datasets:

from datasets import load_dataset

dataset = load_dataset("json", data_files="data/train.jsonl")
print(dataset["train"][0])

After uploading the bundle to a dataset repository, the combined source- preserving view and flat reference view can be loaded with:

combined = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "combined")
references = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "combined_references")
uu = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "combined_regulations_enriched")
effects = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "combined_provision_effects")
primary = load_dataset("morpknight/id-legal-data", "dictionary_primary")
alternatives = load_dataset(
    "morpknight/id-legal-data", "dictionary_alternatives"
)

The base default/definitions/references/regulations/ regulation_relations configs remain compatible with the original Hukumonline bundle. The dictionary_* configs are the recommended application-facing views. Audit JSONL files remain outside all data splits and are retained for reproducibility.

Schema

  • record_id: stable definition-level identifier, for example a/adat#1.
  • term_id: stable term-level identifier, for example a/adat.
  • term, slug, letter: term identity and alphabetical grouping.
  • definition_index: one-based definition number within a term page.
  • definition: extracted Indonesian definition text.
  • references: list of extracted legal references and their metadata. Each valid reference keeps its Hukumonline URL and, when matched, includes official_detail_url, official_document_url, and official regulation metadata from peraturan.go.id. official_match_status distinguishes matched, matched_without_document, ambiguous, and not_found.
  • source_url: original Hukumonline Kamus page.
  • page_updated_at: source value preserved as extracted; no silent timestamp conversion is applied.
  • retrieved_at: UTC time at which the page was retrieved.
  • source: source label, either Hukumonline Kamus or Paralegal.id in the combined views.

The combined definition rows also include term_normalized, canonical_term_id, definition_fingerprint, and source_record_id. Paralegal reference rows retain paralegal_reference_url and reference_source_url; Hukumonline reference rows retain hukumonline_reference_url. Every normalized reference has a deterministic reference_id; unresolved names use a hash-based unresolved: ID and do not receive a fabricated official URL.

The application-facing dictionary views use term_group_id for the canonical term, definition_id for each source definition, and reference_edge_ids to join definition rows to dictionary_reference_edges. dictionary_primary contains one row per term group; primary_definition_id is null when the algorithm intentionally returns ambiguous or no_candidate. In that case the client should show a review/insufficient-evidence state rather than silently picking the first definition.

The judicial-review overlay uses regulation_id to join back to the enriched UU node. combined_judicial_reviews.jsonl stores one UU--MK case row with the BPK detail URL, official MK search URL, decision mirror URL, and the full indexed Uji Materi evidence. combined_provision_effects.jsonl stores one explicit conditional_interpretation or struck_down effect with provision_ref, affected_fragment, binding_interpretation, operative_text, evidence_text, and application_status=overlay_only. combined_judicial_review_summary.jsonl supplies one status row per UU, including found and no_uji_materi; neither status is converted into an invented legal conclusion.

Coverage by letter

  • A: 96 term pages, 120 definition rows, 1 missing
  • B: 168 term pages, 215 definition rows, 9 missing
  • C: 9 term pages, 11 definition rows
  • D: 126 term pages, 168 definition rows, 7 missing
  • E: 17 term pages, 24 definition rows
  • F: 17 term pages, 18 definition rows
  • G: 19 term pages, 25 definition rows, 1 missing
  • H: 64 term pages, 76 definition rows, 3 missing
  • I: 105 term pages, 131 definition rows
  • J: 41 term pages, 57 definition rows
  • K: 297 term pages, 389 definition rows, 4 missing
  • L: 74 term pages, 96 definition rows
  • M: 83 term pages, 111 definition rows, 3 missing
  • N: 30 term pages, 38 definition rows
  • O: 36 term pages, 52 definition rows
  • P: 691 term pages, 865 definition rows, 22 missing
  • Q: 2 term pages, 3 definition rows
  • R: 88 term pages, 125 definition rows
  • S: 245 term pages, 312 definition rows, 1 missing
  • T: 118 term pages, 135 definition rows, 3 missing
  • U: 60 term pages, 77 definition rows, 1 missing
  • V: 17 term pages, 21 definition rows
  • W: 52 term pages, 69 definition rows, 1 missing
  • Y: 1 term pages, 1 definition rows
  • Z: 5 term pages, 5 definition rows

Collection and processing

The source crawler discovers term pages from the A-Z Kamus listings and uses the page content parser to emit one record for each definition. Duplicate (source_url, definition_index) records are rejected during preparation. Failed pages are kept in the audit report rather than represented by empty or invented definitions.

Intended use and limitations

This corpus can support Indonesian legal-information retrieval, search, dictionary exploration, and dataset experimentation. It is not legal advice, does not establish the current validity of any legal proposition, and should not be used as a substitute for checking the original source or current law.

The retained base Hukumonline snapshot may be incomplete, and references or page formatting may reflect the source markup at retrieval time. The current combined build is summarized independently in audit/combined_coverage.json. Users should verify important content against the original page and applicable law.

Source and rights

Sources: Hukumonline Kamus and Paralegal.id, with each row retaining its original source URL. Official regulation metadata comes from peraturan.go.id. The UU judicial-review overlay uses BPK JDIH detail pages for indexed UJI MATERI evidence and retains official Mahkamah Konstitusi search URLs for verification. This repository does not grant a license to the source content. Review all source terms and obtain any permission needed before making a public release or applying an open-source data license.

Downloads last month
1,320